Skandal Korupsi Rp 185 M Terkait Pembangunan Mall Central Point Terbesar di Medan

Liputan Indo Skandal pembangunan salah satu Mall Terbesar di Medan melibatkan Handoko Lie dengan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap yang bermain main mata dengan mengubah status tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Hasilnya, tanah dengan nilai Rp 185 miliar itu kini berubah fungsi menjadi pusat belanja terbesar di Medan, Sumatera Utara.

“Dari rangkaian perbuatan Terdakwa mendapatkan hak atas tanah seluas 75.352 meter persegi tersebut adalah melalui dan atau atas peran serta pengaruh Wali Kota Medan (Drs Rahudman Harahap), melaksanakan proses pembebasan lahan yang semula dikuasai dan dikelola serta dimiliki PT Kereta Api Indonesia, untuk lokasi pembangunan mal, apartemen, hotel dan rumah sakit,” putus majelis kasasi yang dikutip Liputan Indo dari website Mahkamah Agung (MA), Minggu (21/5/2017).

Vonis itu diketok oleh ketua majelis hakim agung Salman Luthan dengan anggota Syamsul Rakan Chaniago dan MS Lumme. Handoko Lie-Harudman melakukan serangkaian perbuatan mengubah status Hak Pengelolaan menjadi Hak Milik PT Arga Citra Kharisma (ACK) dengan Dirut Handoko Lie tahun 2010-an.

Dengan mengantongi hak baru itu, Handoko Lie membangun pusat belanja terbesar di Medan, Sumatera Utara.

Handoko Lie awalnya divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Oleh MA, vonis itu dianulir menjadi hukuman 10 tahun penjara.

“Hal yang memberatkan yaitu terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” ucap majelis kasasi.

Selain itu, hal yang memberatkan yaitu terdakwa merugikan keuangan negara yang relatif besar. Adapun hal yang meringankan yaitu terdakwa sopan dan tertib dalam persidangan. Selain itu Handoko belum pernah dihukum.

“Terdakwa masih dalam usia produktif, masih diharapkan peran sertanya dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia,” ujar majelis.

Selain itu, MA juga memerintahkan Handoko mengembalikan kerugian negara Rp 185 miliar. Bila tidak membayar sejak 1 bulan sejak putusan kasasi, maka harta benda Handoko disita untuk dilelang.

“Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti 6 tahun penjara,” putus majelis hakim pada 30 November 2016.

Bagaimana dengan Rahudman? Ia yang tengah menghuni penjara di kasus korupsi APBD Tapanuli Tengah juga divonis 10 tahun penjara seperti halnya Handoko.

Leave a Reply