oleh

Prabowo-Sandi Janji Bakal Memperbaiki Kegagalan Jokowi di Sektor Ekonomi Hingga Tarif Pajak RI

Liputanindo.com Pasangan Prabowo-Sandiaga menjanjikan, jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024, akan fokus dalam sektor ekonomi yang dirasa gagal dijaga pemerintahan saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh ekonom senior yang juga Anggota BPN Prabowo-Sandiaga, Dradjad Wibowo.

Menurutnya, ada tiga hal di sektor ekonomi yang sangat buruk kinerjanya di pemerintahan saat ini.

“Tim ekonomi Jokowi jelek sekali karena gagal mewujudkan janji-janji Pak Jokowi,” kata Dradjad saat berbincang dengan CNBC Indonesia, seperti dikutip Liputanindo, Senin (19/11/2018).

“Pertama, adalah pertumbuhan ekonomi yang dipatok dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 7% dalam lima tahun kepemimpinan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi pertumbuhan ekonomi nasional terbukti hanya tumbuh 5% atau jauh dari proyeksi yang dipatok pada awal pemerintahan.

Kedua, gagal menjaga stabilitas. Dradjad bilang, kegagalan itu bisa dilihat dari pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terus melemah.

Ketiga, beliau gagal membuat iklim bisnis yang kondusif, daya beli stagnan, ritel juga anjlok,” kata Dradjad.

Drajad menegaskan, tiga hal tersebut akan jadi fokus utama dalam pemerintahan pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Adil dan Makmur itu.

Tarif Pajak RI

Saat ini, tarif pajak penghasilan (PPh) badan di Indonesia mencapai 25%. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif pajak yang dikenakan di negara lain, seperti Singapura.

Hal tersebut pun sering dikeluhkan oleh pengusaha. Menyikapi hal tersebut, pasangan Prabowo-Sandiaga pun berencana menurunkan tarif pajak Indonesia, minimal setara dengan Singapura. Tujuannya agar Indonesia bisa kompetitif.

Demikian disampaikan oleh ekonom senior yang juga Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Dradjad Wibowo saat berbincang dengan CNBC Indonesia.

“Ini salah satu target kita dalam beberapa tahun. Penurunan akan dilakukan secara gradual,” kata Dradjad.

Selain itu, Prabowo-Sandiaga pun akan menaikkan nominal batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang saat ini di angka Rp 4,5 juta per bulan, serta menurunkan tarif PPh 21 Orang Pribadi.

“Selain keuntungan tax base bisa meningkat, kita bisa makin kompetitif. Kue ekonomi bisa semakin besar,” ujarnya.

Intinya, kebijakan perpajakan di era Prabowo-Sanidaga dijamin tidak akan memberatkan, terutama kepada para pelaku perusahaan digital dan perusahaan rintisan. “Bagian dari sistem pajak yang kontraproduktif terhadap perekonomian, tidak akan ada lagi. Tak ada lagi yang memberatkan,” kata Dradjad.

Dradjad sendiri menganggap rezim perpajakan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu memberatkan dan tidak kompetitif jika dibandingkan tarif yang dikenakan di negara lain. Ini dianggap menjadi salah satu penyebab basis pajak yang dimiliki otoritas pajak terbatas, dan membuat investor pikir dua kali sebelum berinvestasi di Indonesia.

Menurut dia, permasalahan utama yang saat ini dihadapi pemerintah adalah persoalan tingkat kepatuhan para pembayar pajak, yang masih rendah. Hal itu tergambar jelas dalam tax ratio atau rasio pendapatan pajak terhadap PDB yang mengukur formula kinerja perpajakan dengan membandingkan penerimaan pajak dari PDB dalam waktu tertentu.

Semakin rendah tax ratio, maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak dalam negeri. Selain itu, kemampuan pemerintah untuk menggali sumber penerimaan pajak dari berbagai sektor belum optimal.

Direktorat Jenderal Pajak, kata Dradjad, saat ini memang sedang berbenah melalui perbaikan sistem informasi teknologi di internal otoritas pajak. Namun, hal itu dianggap belum cukup.

“Itu tidak akan maksimal untuk perbaiki tax base. Kami ingin menurunkan tarif pajak,” ujar Dradjad.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed