Pemprov DKI Sudah Kantongi Semua Data Tempat Hiburan Malam yang Menyimpang

Liputan Indo Pemprov DKI Jakarta telah memiliki sejumlah data terkait kegiatan seluruh tempat hiburan malam di Jakarta. Para pengelola diimbau untuk mematuhi aturan. Bagi mereka yang melanggar aturan yang ada, DKI tidak akan memperpanjang izin usahanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan semuanya sebelum ada publikasi yang luas. Bahkan, dia mengaku telah memiliki data mulai dari pekerja, pengunjung hingga sopir taksinya. Data tersebut bahkan bukan hanya di Hotel Alexis, melainkan seluruh tempat hiburan yang ada di Jakarta.

Untuk itu, Anies meminta kepada seluruh pengelola tempat hiburan malam yang masih melakukan kegiatan menyimpang segera hentikan sebelum izinya tidak diperpanjang.

”Jadi kita tidak meneruskan izinnya karena kita menemukan banyak masalah di situ. Dan karena itu kita mengambil kebijaksanaan tidak mengizinkan praktik hotel dan panti pijat di tempat yang melanggar aturan,” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Panti Pijit di Hotel Alexis

Anies menjelaskan, secara akal sehat apabila pemasukan atau pendapatan daerah yang mengorbankan pelanggaran dibiarkan, biaya penegakan peraturan lebih mahal. Artinya ongkos pembiaran jauh lebih mahal dari uang yang dihitung rupiah.

Gunanya aturan, lanjut Anies, untuk ditaati. Ia berkomitmen untuk menegakkannya demi menyelamatkan yang tak ternilai, harga diri, nilai sebuah ketertiban. ”Saya garis bawahi saya punya tanggung jawab konstitusional menegakkan semua aturan dan saya akan jalankan itu dengan seksama dengan tegas dan tanpa pandang bulu,” tegas mantan Mendikbud itu.

Sementara, Sekertaris Komisi A DPRD DKI Syarif menyarankan Pemprov DKI Jakarta harus memikirkan dan mencari cara agar para pengusaha hiburan malam dapat dengan aman menjalankan bisnisnya. Sebab ini juga merupakan perputaran roda perekonomian di Ibu Kota. Apalagi, pemasukan pajak hiburan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI pada 2017 mencapai Rp 800 miliar.

”Kasus Alexis jangan sampai membuat pajak di Jakarta menurun. Lumayan itu Rp800 miliar. Pikirkan, juga para pengusaha dan pegawainya,” ungkapnya.

Syarif menjelaskan, izin hiburan malam yang tak diperpanjang bisa kembali mengajukan dengan mengganti nama dan manajemen. Namun harus mengikuti persyaratan kemudian diberikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

”Kalau mau kembali mengajukan izin, Alexis silakan saja ganti nama, Siapapun pengusahanya kalau ingin izin jangan dipersulit. Pokoknya, jangan menyusahkan dan mematikan pengusaha,” tegasnya.

Di lain pihak, Polda Metro Jaya mengerahkan personelnya untuk melakukan penjagaan ketat di hotel serta griya pijat dan spa Alexis pasca tidak diperpanjangnya izin oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain melakukan pengamanan, petugas kepolisian juga melakukan patroli di kawasan tersebut guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, pihaknya menempatkan personel untuk mengamankan lokasi Hotel Alexis. ”Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan maka kami tempatkan personel untuk mengamankan,” katanya.

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Dwiyono enggan berkomentar terkait hal tersebut. Namun, dipastikan pihaknya akan mendukung setiap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingat yang bersangkutan merupakan kepala pemerintahan di Jakarta.

”Sampai sekarang pokoknya yang jelas kita mendukung apa yang jadi kebijakan dari Bapak Gubernur selaku kepala pemerintahan di DKI,” ucap Dwi.

 

Leave a Reply