oleh

Parlemen Iran Menyeret Presiden Rouhani ke Pengadilan Negara Terkait Krisis Ekonomi

Internasional –¬†Tekanan meningkat di pundak Presiden Iran Hassan Rouhani setelah Parlemen memanggilnya dalam sebuah rapat dengar pendapat untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang pertumbuhan ekonomi yang lemah dan kenaikan harga di Negeri Para Mullah itu.

Parlemen pun tengah berusaha menyeret Rouhani ke pengadilan negara, dengan tudingan bertanggungjawab atas krisis ekonomi yang tengah melanda Iran sepanjang tahun ini.

Para anggota parlemen bertanya kepada Rouhani tentang kegagalan pemerintah dalam mengatasi peningkatan pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan jatuhnya mata uang negara, serta operasi penyelundupan lintas batas yang membebani pendapatan.

Anggota parlemen juga bertanya mengapa pemerintah tidak mengadopsi reformasi di sektor keuangan dan pasar valuta asing, dan mengapa bank-bank Iran masih hanya memiliki akses terbatas ke layanan keuangan global.

Membela kinerja kabinetnya, Rouhani mengatakan bahwa masalah ekonomi dimulai ketika Amerika Serikat kembali memberlakukan sanksi terhadap Teheran, menyusul langkah Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari pakta kesepakatan nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Tetapi, banyak anggota parlemen tidak puas dengan jawaban Rouhani berdasarkan hasil voting di akhir sesi rapat dengar pendapat tersebut, demikian seperti dikutip dari outlet media India, Indian Express, Selasa (28/8/2018).

Rasa tidak puas parlemen mungkin juga bercermin pada demonstrasi massal Iran yang terjadi pada awal tahun ini, yang dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan mendasar dan sembako. Jika mayoritas anggota parlemen tidak yakin dengan jawaban presiden, mereka dapat melihatnya sebagai “pelanggaran hukum” dan merujuk kasus tersebut ke pengadilan.

Lebih jauh, para pembuat undang-undang memiliki kekuatan untuk memakzulkan sang presiden, dengan memberikan suara pada kurangnya kompetensi Rouhani dalam menjabat. Tetapi langkah semacam itu dinilai masih terlalu dini pada tahap ini.

Pemecatan Menteri Keuangan Iran oleh Parlemen

Pemanggilan Rouhani dalam rapat dengar pendapat di parlemen merupakan kelanjutan dari bentuk intervensi lembaga legislatif Iran terhadap kinerja pemerintahan kabinet Presiden Hassan Rouhani.

Sebelumnya, pada Minggu 26 Agustus, parlemen Iran memecat menteri urusan ekonomi dan keuangan karena kejatuhan tajam mata uang rial dan memburuknya situasi ekonomi.

Sedangkan pada awal Agustus anggota parlemen Iran mengganti menteri tenaga kerja, dan bulan lalu, Presiden Rouhani mengganti kepala bank sentral atas desakan lembaga legislatif.

Rouhani, seorang pragmatis yang kerap berusaha untuk mengurangi ketegangan dengan Barat demi pemulihan hubungan ekonomi Iran dengan AS dan sekutunya, meneken JCPOA pada 2015 dengan harapan bahwa kesepakatan itu mampu menghapus sanksi ekonomi yang diterapkan oleh Barat terhadap Teheran.

Namun sekarang, menyusul langkah AS yang keluar dari JCPOA yang berimbas pada pemberlakuan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran. Rouhani justru menerima serangan balik dari kelompok garis keras, yang menyebutnya berpartisipasi dalam kejatuhan ekonomi Negeri Para Mullah.

Tak ingin disalahkan, Rouhani menuduh AS sebagai biang keladi atas semakin terpuruknya perekonomian Iran.

Rouhani mengatakan protes anti-pemerintah pada awal Januari 2018 mendorong Trump mundur dari kesepakatan nuklir, karena ia berharap kesulitan ekonomi akan memicu lebih banyak kerusuhan di Iran.

Demonstrasi massal tersebut, yang dimulai atas kesulitan ekonomi dan harga tinggi, menyebar ke lebih dari 80 kota dan mengakibatkan 25 kematian, ratusan orang terluka, dan puluhan lainnya ditangkap.

“Protes-protes itu menggoda Trump untuk mundur dari kesepakatan nuklir (JCPOA),” kata Rouhani, yang juga meminta para anggota parlemen untuk mendukung kabinetnya dan tidak memanas-manasi rakyat dengan sentimen anti-pemerintah.

Meskipun masalah ekonomi sangat penting, sang presiden Iran mengatakan : “Lebih penting dari itu adalah bahwa banyak orang telah kehilangan kepercayaan mereka di masa depan Republik Islam dan kehilangan keraguan tentang kekuatannya.”

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed