oleh

Ketum PAN Angkat Bicara Terkait Candaan Luhut dan Sri Mulyani Jadi Pelanggaran

Politik Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengomentari aksi dua Menteri Jokowi yakni Sri Mulyani dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang dituding melakukan kampanye di perhelatan IMF World Bank Annual Meeting di Bali. Zulkifli menilai, Sri Mulyani dan Luhut hanya sedang bercanda saja, malah di kasuskan.

“Misalnya Bu Sri Mulyani dan Pak Luhut kan, dulu bercanda begitu biasa, tapi itu jadi pelanggaran,” kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10).

Ketua MPR ini mengatakan, seharusnya para menteri bisa lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Dia pun menyerahkan sepenuhnya pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memberikan penilaian lebih lanjut.

“Saya kira hati-hati, tapi itu saya lihat, saya dengar juga ya, sepertinya kan bercanda. Apa harus dihukum? Walaupun saya pendukung Prabowo, ya kita serahkan sama anu lah tapi harus bijaksana,” ungkapnya.

“Ya memang di tahun politik ini tensinya naik ya. Ya mestinya itu tidak apa-apa jadi apa-apa. Ya tentu maksud saya, para menteri para pejabat partai politik kandidat, memang harus ekstra hati-hati,” ucapnya.

Sebelumnya, timses capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno bersiap melaporkan dua menteri kabinet kerja, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Menkeu Sri Mulyani, ke Badan Pengawas Pemilu. Pelaporan ini menyikapi aksi dua menteri itu ketika perhelatan IMF-Bank Dunia Annual Meeting di Bali beberapa waktu lalu.

Saat penutupan IMF – World Bank Annual Meeting di Bali, Menko Luhut dan Sri Mulyani mengoreksi pose foto yang dilakukan Direktur IMF Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim. Saat itu baik Lagarde maupun Jim Yong Kim mengacungkan dua jari.

Luhut dan Sri Mulyani menyarankan Lagarde dan Jim Yong Kim tidak menampilkan simbol dua jari. Terdengar pembicaraan yang disampaikan Sri Mulyani. Menkeu menyatakan bahwa simbol dua saat ini identik dengan Prabowo, sedangkan satu untuk Jokowi. Ini mengacu nomor urut dalam Pilpres 2019.

“Segera nanti bagian Hukum dan Advokasi akan melaporkan kepada Bawaslu ke Bawaslu apa yang dilakukan Pak Luhut dan Sri Mulyani,” jelas Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/10).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed