Jalan Panjang Yang Menjerat Handoko Lie Dalam Kasus Pembangunan Mall di Tanah Milik PT Kereta Api

Liputan Indo – Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menang melawan Handoko Lie. Dakwaan jaksa terbukti sehingga Handoko dipenjara 10 tahun dan wajib mengembalikan kerugian negara Rp 185 miliar.

Berikut perjalanan panjang tersebut sebagaimana dikutip dari website MA, Jumat (19/5/2017):

1960
Lahir UU Pokok Agraria yang menyatakan konversi tanah perusahaan penjajah dikonversi menjadi hak baru. Atas hal itu, tanah yang dulunya dikelola oleh Perusahaan Belanda, dinasionalisasi menjadi tanah milik negara Indonesia. Di kasus ini yaitu tanah di Jalan Timor, Medan, Sumatera Utara seluas 75.352 meter persegi menjadi milik PT Kereta Api (KA).

1981
Terjadi tukar guling antara PT KA dengan PT Inanta Timber & Tradong Coy Ltd. PT KA menyerahkan tanah tersebut dengan imbal balik PT Inanta akan membangun 288 rumah untuk pensiunan dan atau ganti rugi. Tanah itu diserahkan ke PT Inanta dengan status Tanah Hak Pengelolaan (HPL), bukan hak milik.

2000-an.
PT Inanta tidak bisa melaksanakan janjinya dan mengalihkan Hak Pengelolaan itu ke PT Bonauli Real Estate. Dari PT Bonaauli dijual lagi Hak Pengelolaan itu ke PT Arga Citra Kharisma (ACK).

2007
Handoko Lie menjadi Direktur Utama PT ACK. Di atas tanah tersebut, lalu dibuat pusat pertokoan dan perbelanjaan.

Awal 2015
BPK menelusuri kejanggalan tukar guling tanah tersebut. Selidik punya selidik, tanah itu telah dialihnamakan seluruhnya atas nama PT ACK/Handoko Lie. Pengalihan itu melibatkan Wali Kota Medan, Harudman Harahap.

April 2015
Handoko Lie ditahan Kejaksaan Agung.

3 Desember 2015
Kejaksaan Agung menuntut Handoko selama 10 tahun penjara.

18 Desember 2015
Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan tuntutan jaksa tidak dapat diterima.  Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan Handoko Lie untuk segera dikeluarkan dari tahanan. Duduk sebagai ketua majelis Tito Suhud dengan anggota Casmaya, Arifin, Sofialdi dan Alexander Marwata.

14 Maret 2016
Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta melepaskan Handoko Lie.

30 November 2016
MA menyatakan Handoko Lie bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 10 tahu penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan. Selain itu, MA juga memerintahkan Handoko mengembalikan kerugian negara Rp 185 miliar. Bila tidak membayar sejak 1 bulan sejak putusan kasasi, maka harta benda Handoko disita untuk dilelang. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti 6 tahun penjara.

Vonis itu diketok oleh ketua majelis hakim agung Salman Luthan dengan anggota Syamsul Rakan Chaniago dan MS Lumme.

Mei 2017
MA melansir putusan tersebut.

Pertengahan Mei 2016
Handoko Lie tidak bisa dieksekusi karena telah berada di luar negeri.

Leave a Reply