oleh

Hanya Era Ahok PNS DKI Naik Transjakarta Gratis, Kini Mereka Harus Bayar

Berita Nasional Sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta mengaku kesal dan kaget atas keputusan Anies Baswedan. Kebijakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menggratiskan PNS naik Transjakarta kini tidak berlaku lagi di era Anies Baswedan.

“Saya baru selesai cuti sekitar seminggu, hari ini saya naik Transjakarta Koridor XIII (Ciledug-Tendean), pas ngetap kartu pegawai, nggak bisa lagi. Padahal nggak ada sosialisasi,” ujar salah satu PNS DKI, Kamis (30/8/2018).

Dia mengaku kesal, bukan karena harus membayar, namun karena tidak adanya sosialisasi. Menurutnya, beberapa PNS DKI lainnya juga kebingungan karena tidak bisa lagi langsung masuk ke halte Transjakarta.

“Saya tanya ke petugas Transjakarta di halte, kok tidak ada pengumuman atau sosialisasinya?,petugas Transjakarta malah bilang ‘memang tidak ada. makanya ini saya kasih tau’, apa apaan begitu,” kesal perempuan berhijab ini.

Menurut petugas, kartu pegawai PNS DKI Jakarta harus diisi saldo terlebih dahulu dan kini dipotong tarif seperti warga umum.

Seperti diketahui, kebijakan gratis Transjakarta tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis bagi Masyarakat.

Pasal 3 Pergub tersebut menyatakan kebijakan gratis naik transjakarta diterapkan untuk mewujudkan pelayanan transjakarta yang aman, nyaman, dan murah, mendukung warga dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan menumbuhkan kesadaran warga untuk selalu menggunakan angkutan umum massal.

Pelayanan transjakarta secara gratis diberikan kepada masyarakat tertentu. Pergub yang diundangkan pada 19 Agustus 2016 itu menyebutkan ada 11 kategori masyarakat yang dapat menikmati layanan tersebut.

Kategori yang harus memiliki rekening Bank DKI Ada lima kategori masyarakat yang diwajibkan memiliki rekening Bank DKI untuk gratis naik transjakarta.

Lima kategori tersebut yakni PNS atau pensiunan PNS Pemprov DKI Jakarta, tenaga kontrak di lingkungan Pemprov DKI, siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), karyawan swasta dengan besaran gaji sesuai UMP yang pembayarannya melalui Bank DKI, dan penghuni rusunawa.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed