Fraksi Gerindra Dukung Anies Baswedan Menjual Semua Saham Bir Pemprov DKI

Liputanindo.com Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjual saham bir di PT Delta Djakarta. Karena minuman keras diharamkan bagi mereka yang beragama islam.

Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta juga mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjual saham PT Delta Djakarta. Sementara Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tidak setuju dengan rencana Pemprov DKI melepas saham di PT Delta Djakarta Tbk.

Diketahui, PT Delta Djakarta adalah produsen dan distributor beberapa merk bir terkenal seperti Anker, Carlsberg, San Miguel dan Kuda Putih. Perusahaan tersebut juga merupakan pemasok minuman non alkohol Sodaku dan Soda Ice.

Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik menilai, rencana penjualan saham PT Delta Djakarta tidak perlu memerlukan argumen lagi karena lebih banyak mudharatnya. Menurutnya, tanpa saham bir itu Pemprov DKI juga tetap memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar.

“Jadi, sejak awal Gerindra sudah mendukung. Bagaimana tak mendukung, Kami yang usung. Itu kan janji kampanye. Jadi, tak perlu berargumen lagi,” kata Taufik dalam pernyataannya, Jumat(8/3/2019).

Anies Baswedan Berusaha Menepati Janji Kampanyenya Jual Saham Bir
Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, saham bir Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Rp 1 triliun. Artinya, setahun hanya mendapatkan deviden Rp 50 miliar, sehingga untuk mencapai Rp 1 triliun membutuhkan waktu selama 20 tahun.

“Pemprov DKI rugi. Makanya jual lebih baik. Kami Fraksi Gerindra DPRD DKI bulat. Masih banyak pemasukan. Lagian, yang buat atau yang jual dosanya lebih besar. Artinya, Pemprov DKI stop produksi dosa. Ya dengan lepas saham PT Delta Djakarta,”ujarnya.

Selain keinginan masyarakat, kata CEO Seknas Prabowo-Sandi itu, pelepasan saham merupakan janji Anies saat mencalonkan diri menjadi gubernur. Dia menilai sangat wajar jika Anies ingin menepati janji kampanyenya.

Oleh karena itu, Taufik menegaskan upaya tersebut seharusnya tidak dihalang-halangi DPRD DKI Jakarta dan lainnya. Alasan lainnya, lanjut konsumsi minuman keras diharamkan bagi yang beragama Islam.

Sebab, jika Pemprov DKI memiliki saham di perusahaan penyedia bir, maka itu berarti mendukung produksi miras. yang mendapat dosa bukan hanya konsumen miras namun juga yang memproduksi.

“Ini besar sekali dosanya,” tandasnya.

Leave a Reply