Begini Jawaban Chairuman Harahap Saat di Minta KPK Untuk Mengembalikan Uang Korupsi E-KTP

Liputan Indo Politikus Partai Golkar, Chairuman Harahap, yang terlibat kasus korupsi proyek e-KTP mengatakan, bahwa dirinya tidak akan mengembalikan uang hasil korupsi tersebut. Hal tersebut dikatakan Chairuman usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.

‎”KPK kan selalu mengimbau agar para tersangka mengembalikan uang korupsi. Tapi Saya enggak menerima imbauan KPK, bagaimana mau mengembalikan,” ujar Chairuman di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2017).

Dalam dakwaan mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri, Irman dan Sugiharto, Chairuman Harahap disebut menerima aliran dana sebesar US$ 584 ribu dan Rp 26 miliar.

KPK juga menyarankan agar Chairuman Harahap segera mengembalikan uang hasil korupsi dari proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. Namun, Chairuman selalu membantah menerima dana korupsi itu, termasuk saat dia dihadirkan sebagai saksi dalam sidang e-KTP.

‎Terkait pemeriksaan hari ini, Chairuman yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong, mengaku dicecar terkait aliran dana yang dia terima oleh penyidik.

“Dana itu sudah dijelaskan sumbernya dari mana, itu kredit pribadi kami,” ungkap Chairuman.

Sebelumnya, salah satu penyidik KPK sempat menemukan catatan uang mencapai miliaran rupiah di kediamannya. Chairuman mengklaim catatan uang tersebut adalah rekapan keuangan pribadinya.

Dalam perkara ini, jaksa KPK telah mendakwa mantan Pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto. Keduanya resmi didakwa telah melakukan korupsi dari proyek e-KTP dan merugikan negara hingga mencapai Rp 2,3 triliun.

Dari kasuk ini sosok Andi Narogong merupakan tersangka ketiga dalam perkara ini. Andi diduga sebagai aktor utama bancakan proyek senilai Rp 5,9 triliun.

Perkara ini juga menyeret salah satu politikus Partai Hanura, Miryam S Haryani, sebagai tersangka pemberian keterangan tidak benar di dalam persidangan. KPK juga menjerat politikus Partai Golkar, Markus Nari, sebagai tersangka, yang menghalang-halangi proses penyidikan dan persidangan kasus e-KTP.

Leave a Reply