Arsul Sebut Pernyataan Konyol Bambang Widjojanto Jadi Bahan Tertawaan Dunia Advokat

Liputanindo.com Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Arsul Sani menanggapi pernyataan Bambang Widjojanto yang meminta institusi negara turut ikut membuktikan kecurangan yang terjadi pada Pemilihan Presiden 2019 kemarin.

Arsul Sani mengatakan pernyataan Bambang Widjojanto menjadi bahan lelucon para advokat di seluruh dunia.

“Statement BW bahwa negara atau pengadilan MK harus membuktikan dalil-dalil yang dia kemukakan dalam permohonannya menjadi bahan tertawaan dunia advokat, tidak saja di Indonesia, tapi juga di kalangan advokat negara-negara lain,” ujar Arsul, Selasa (25/6/2019).

Dia menambahkan para advokat menganggap pernyataan tersebut dinilai sebagai argumen pengacara yang kalah. Hal tersebut lantaran pernyataan BW dianggap bertentangan dengan asas hukum “barangsiapa mendalilkan, maka dia harus membuktikan”.

Arsul Sani juga menambahkan ada dua alasan menolak pernyataan dari BW.

“Pertama, sarjana hukum mana pun yang ambil mata kuliah beban pembuktian pasti tidak akan menemukan sandaran doktrinal, yurisprudensi, maupun hukum positifnya untuk statement BW. Yang diajarkan adalah asas hukum ‘barangsiapa mendalilkan, maka ia harus membuktikan.

Kedua, Tugas lembaga peradilan adalah menilai alat bukti, bukan membuktikan dalil salah satu pihak. Kalaupun pengadilan ingin mencari alat bukti, maka itu untuk menambah keyakinan hakim, bukan untuk mendukung atau memperkuat dalil salah satu pihak”.

Bambang Widjojanto mengatakan pihaknya sebagai pemohon sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membuktikan kecurangan salah satu pihak. Hal tersebut disampaikan di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta pada Senin (24/6/2019).

“Siapa yang bisa buktikan (kecurangan) ini? Pemohon? Tidak mungkin. Hanya institusi negara yang bisa, karena ini canggih,” kata Bambang Widjojantodi.

Dia mengatakan sengketa Pilpres 2019 selalu dijadikan perbandingan adalah form C1 yang merupakan hasil rekapan perolehan suara asli dari TPS untuk membuktikan perbedaan selisih suara.

BW menambahkan pembuktian kecurangan sekarang tidak bisa menggunakan cara lama seperti membandingkan formulir C1. Dia kemudian membandingkan MK yang bertransformasi ke arah modern dengan permohonan perkara daring dan peradilan yang cepat, maka harus dibuktikan secara modern.

“Katanya speedy trial. Kalau speedy trial enggak bisa pakai old fashioned,” ujar dia.

Facebook Comments

Leave a Reply