oleh

Anies Inkonsisten Dengan Menyerahkan Pengelolaan Pulau Reklamasi ke PT Jakpro

Liputanindo.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyerahkan pengelolaan lahan reklamasi Pulau C, D, dan G ke kepada salah satu BUMD. Adalah PT Jakarta Propertindo yang ditunjuk Anies untuk mengelola pulau tersebut.

“Kami menugaskan kepada salah satu BUMD, yaitu Jakpro untuk mengelola laham yang nanti akan digunakan. Dengan begitu, nanti kami akan minta Jakpro untuk menyusun rencana presentasi ke pemerintah,” kata Anies di Kantor TransJakarta Cawang Jakarta Timur, Jumat (23/11).

Dia mengatakan rancangan pengelolaan pulau akan dibuat oleh PT Jakpro. Menurut Anies, nantinya apabila rancangan pengelolaan telah selesai dibuat, barulah Pemprov DKI serta PT Jakpro akan duduk bersama para pengembang pulau.

“Nanti kalau rencananya sudah jadi dari Jakpro. Sekarang kan Jakpro lagi ditugaskan, dia buat perencanaan, setelah itu baru kami bicara semuanya,” ucapnya.

Anies menuturkkan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) juga akan menyikapkan konsep pulau tersebut. Nantinya, kata dia, pulau tersebut akan dibuat area terbuka untuk publik hingga pelabuhan yang terintegrasi.

“Gambaran besarnya kita akan punya areal yang terbuka untuk publik. Dan kita akan punya kampung yang kita akan lakukan peremajaan, mereka bisa hidup sebagai nelayan, tapi di sisi lain pantainya terbuka dan dipakai oleh berbagai kalangan. Menarik sekali,” tutur dia.

“Lalu ada juga pelabuhan terintegrasi. Ada tiga tempat terintegrasi. Pasar ikan salah satunya terintegrasi. Saya sekarang lagi minta dibuat 3Dnya biar lebih ilustratif,” sambung Anies.

Fraksi Hanura Sebut Anies Inkonsistensi

Pandangan umum Fraksi Hanura DPRD DKI mengkritik Pergub Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) terkait pengelolaan reklamasi pantai Utara yang diterbitkan Gubernur DKI Anies Baswedan. Adanya Pergub itu menurut Fraksi Hanura adalah bukti inkonsistensi atau tak tegas Anies untuk menghentikan reklamasi

“Gubernur Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini menerbitkan Pergub Nomor 120. Kami melihat bahwa ada inkonsisten dalam hal ini,” kata anggota Fraksi Hanura DPRD DKI, Rahmatia Ayu Puspasari, di gedung DPRD DKI, Kamis (29/11).

Rahmatia juga menyoroti kebijakan reklamasi sama sekali tidak dimasukan ke rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Padahal, di sisi lain, Anies meminta Jakpro membangun pantai reklamasi.

“Hanura melihat bahwa proyek Teluk Jakarta (reklamasi) tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022, mohon penjelasan,”kata Rahmatia.

Selain Hanura, Fraksi PKS juga mengkritik penunjukkan PT Jakpro dalam mengelola pulau reklamasi.

“Penugasan yang diberikan kepada PT Jakpro dari Pemprov DKI Jakarta termasuk yang baru untuk mengelola lahan reklamasi yang sudah terbangun, apakah sudah diikuti dengan penilaian kemampuan dan kelayakan perusahaan dalam menjalankannya?” ujar anggota Fraksi PKS Achmad Yani.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed